Interview Dengan Dianul Hayezi : “Reshufle Tidak Wajar”

Proses reshuffle pengurus ditubuh PAN NTB dinilai tidak wajar karena tidak melalui mekanisme partai. Sekretaris umum PAN NTB Dianul Hayezi yang masuk dalam daftar reshuffle itu menilai, pemecatan dirinya hanya berdasarkan motif ketakutan dan dendam politik sejumlah elit di tubuh PAN.

Berikut petikan interview Wartawan dengan Dianul Hayezi, di Mataram.

Apa pendapat anda dengan reshuffle PAN ini?

Saya setuju dengan pendapat Ali Ahmad yang menyatakan wajar ada reshuffle tapi bagi saya kemudian, proses reshuffle itu yang tidak wajar karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang berlaku. Reshuffle yang benar itu mestinya melalui proses dan mekanisme, ada hak-hak anggota yang harus dikedepankan, pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan bahwa anggota paratai berhak membela diri, dalam hal inikan pembelaan diri belum ada.

 

Pembelaan diri, maksudnya?

Pemeberhentian beberapa fungsionaris dengan alasan tidak aktif tidak masuk padahal yang dipecat mereka semua adalah kader yang aktif. Llau alasan apa mereka di reshuffle? Padahal dalam aturan paratai di dalam mekanisme pemberhentian pengurus, ada hak anggota untuk membela diri. Lagi pula menyangkut siapa yang menuduki posisi reshuffle kan harus jelas juga orangnya satu contoh  Ali Ahmad yang masuk dalam pengurus baru padahal menurut anggaran partai semestinya dia tidak boleh masuk karena dia masih dalam proses hukum. Dia juga sudah divonis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi meski yang bersangkutan mengajukan banding  jelas dalam aturan organisasi didalam pasal 3 tentang sanksi organisasi, bagi pemimpin partai yang berstatus terdakwa dinonaktifkan terlebih dahulu atas rapat pimpinan sampai ada surat SP3, tapi Ali Ahmad sampai saat ini belum ada surat SP3 maka dia tidak boleh diakomodir dalam kepengurusan partai walaupun ada haknya untuk mendapatkan pembelaan dari partai tapi bagi dirinya tidak boleh memegang jabatan dalam partai. Hal ini sebagai contoh yang tidak wajar.

Apa system reshuffle dikenal dalam PAN?

Sebenarnya system reshuffle tidak dikenal Cuma yang dikenal adalah fungsionaris dapat diganti antar 2 Muswil, pengertian itu ada penyebabnya. Salah satu contoh dalam pasal 27 tentang DPW dalam ayat 4 menyebutkan bahwa pergantian fungsionaris DPW sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pedoman kepengurusan yang pengesahannya dilaksanakan dalam rapat pleno DPW. Padahal dalam aturan pasal 27 ayat 3 pemberhentian itu ada klausulnya yaitu karena hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Pernahkah kemudian kami yang di reshuffle ini dimintai pertanggungjawaban sehingga kami tidak dapat mempertanggungjawabkan hal yang dimaksud, kemudian asumsi dapat dijadikan sebagai sebuah keputusan. Dalam proses pemberhentian fungsionaris partai harus dilakukan secara transparant dan terbuka, tidak boleh sembunyi-sembunyi.

Dalam keputusan reshuffle ini juga di tanda tangani oleh DPP bagaimana tanggapan anda?

DPP masih kekurangan informasi tentang orang yang direshuffle, ketika diusulkan oleh DPW tetapi tidak di klarisifikasikan sebagai bentuk penghargaan terhadap anggota partai.  Apa lagi kami ini adalah pendiri dan pengurus partai seharusnya lebih dihargai, tetapi hak pembelaan diri kami tidak dihargai. Padahal dalam proses pemecatan ada beberapa proses yang mesti dilewati, pertama harus melalui peringatan tertulis yang tertuang dalam pasal 7 terhadap anggota yang melanggar aturan partai melalui rapat pleno, bukan rapat harian. Kemudian peringatan tertulis diberikan oleh dewan pimpinan partai disetiap jenjang dengan tata urutan peringatan, pertama bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan, peringatan ke 2 untuk kepatuhan, peringatan ke 3 untuk syarat pengenaan sanksi dimana setiap surat peringatan tersebut ditembuskan kepada dewan pimpinan partai setingkat diatasnya kecuali yang dikeluarkan DPP. Peringatan tertulis kepada pengurus diberikan oleh dewan pimpinan partai di jenjang kepengurusan yang bersangkutan, kami tidak pernah diberikan bahkan apa yang kami langgar itu kami tidak tahu sama sekali, seperti yang dituduhkan kepada saya bahwa saya tidak mau menanda tangani kesepakatan koalisi antara PAN dengan partai koalisi yang mengurus duet Nanang-Jabir kami merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan koalisi, kapan waktunya juga kami tidak tahu , bahkan pada tanggal yang sama dengan surat keputusan reshuffle itu kami sedang menggelar rapat harian di kantor DPW PAN NTB bersama jajaran pengurus harian, lalu dimana mereka rapat, tiba-tiba keluar surat semacam ini?

Apa benar anda pernah menyatakan tidak setuju terhadap koalisi mendukung Nanang-Jabir?

Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju, disurat keputusan untuk me reshuffle saya tersirat seakan-akan saya tidak mendukung koalisi itu. Kapan mereka mengajak saya berunding? Saya tidak pernah diajak rapat untuk membahas koalisi, partai ini punya mekanisme dan aturan yang harus di ikuti sesuai dengan komitmen bersama kalau partai ini merupakan kepemimpinan partai kolektif maka keigatan partai tentu melalui pengambilan keputusan bersama melalui rapat-rapat partai. Kalau pengambilan keputusan tidak kolektif, saya sebagai sekretaris umum tidak pernah dilibatkan malah melakukan rapat sembunyi-sembunyi apakah ini dapat memenuhi unsur struktur pimpinan seperti dalam pasal 25 tentang kepemimpinan kolektif. Saya memang pernah dihubungi Humaidi yang mengaku diutus oleh DPP padahal setahu saya dia tidak menduduki jabatan struktural DPP. Dia meminta saya untuk menandatangani kesepakatan koalisi tersebut di sekretariat DPW PAN NTB, namun Humaidi menolak dan meminta saya untuk datang langsung ke rumah Nanang Samodra dan saya telah disediakan ruangan khusus untuk membicarakan masalah ini, bagai mana mungkin sebuah partai besar reformasi yang memiliki aturan tiba-tiba saya diperintahkan oleh seorang Humaidi untuk menandatangani surat di suatu tempat yang tidak saya kenal, yang tidak ada hubungannya secara struktural dengan partai karena sekretariat itu salah satu penunjang partai dalam menjalankan roda organisasi, ini tidak memenuhi mekanisme, apaka karena persoalan ini kami dipersalahkan? Apakah ini yang dinyatakan perbuatan kami tidak dapat dipertanggungjawabkan? Saya bisa buktikan kepada DPP bahwa Humaidi memerintah saya, hal ini yang harus didengar DPP untuk menjaga rule of game dalam partai.

Anda berasumsi bahwa DPP merasa dibohongi  dengan berbagai alasan sehingga keluar reshuffle?

saya tidak berasumsi, jelas DPP dibohongi  dengan cara yang tidak fair oleh sikap-sikap orang yang ketakutan, reshuffle memang wajar tetapi yang tidak wajar justru pengurus pengganti pasca reshuffle adalah tersangka terhukum, Anggaran Dasar jelas melarang itu, kok bisa duduk di jajaran pengurus. Saya yang ingin menegakkan aturan partai justru saya yang direshuffle, prosesnya yang tidak wajar, yang saya heran saya langsung dipecat tanpa melalui prosedur partai.

Anda melihat ada motif apa di balik reshuffle ini?

Saya melihat ada ketakutan karena saya melihat ada cacat sejak awal, sejak Muswil. Sebenarnya pemenang Muswil adalah saya, tapi justru M. Jabir yang diangkat, saya kemudian di masukkan dalam kepengurusan karena takut. Dan perlu diketahui pada tanggal 14 April lalu, saya bersama 4 orang fungsionaris PAN berangkat ke Jakarta menemui Wakil Sekum DPP PAN dan dikomunikasikan kepada Sekjen DPP, saya minta pasangan Nanang dan Jabir dihadirkan ke Jakarta. Saya menyatakan akan tanda tangan didepan Sekum dan Sekjen. Tapi kenyataannya sampai disana mereka tidak ada yang datang, dapatkah dinyatakan kesalahan itu ada pada saya? Bukti fisik saya datang ada, pertemuan dengan perwakilan DPP juga ada.

Apa reshuffle dipengaruhi pencalonan M. Jabir sebagai calon wakil gubernur?

Kalau mau tahu,  pertama yang mengusulkan M. Jabir sebagai calon kepala daerah NTB adalah saya dalam rapat harian, saya juga pernah ditanya secara langsung oleh Jabir dalam pertemuan pribadi tentang usulan itu dan saya menjawab iya. Kemudian kenapa muncul miskomunikasi, karena dukungan saya tidak dikomunikasikan kepada jajaran structural partai. Sehingga saya bertanya ada kepentingan apa? Apakah berkaitan dengan dendam di Muswil dan kemudian dilampiaskan sekarang. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah juga ikut di reshuffle. Pemecatan anda dan sejumlah fungsionaris dilakukan sehari sebelum penutupan jadwal pendaftaran cagub dan cawagub NTB, apakah motif politik yang melatar belakanginya? Itu yang kemudian menjai pertanyaan kami yang selama ini tidak pernah diklarifikasi , kalau memang motif dibalik pemecatan ini merupakan alasan pribadi itu bisa kami terima, tapi sampai saat ini kami tidak pernah dibeikan penjelasan atas reshuffle yang dilakukan, dan kami menyayangkan pergantian dari fungsionaris yang di reshuffle itu bukan merupakan dari kader PAN , seperti M. Hadi Sulthon yang menggantikan saya sebagai Sekretaris Umum, setau saya dia bukan kader PAN apa lagi orang tua dari Sulthon merupakan ketua tim pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah NTB.

Jadi tidak semata-mata motif politik?

Iya ada juga motif dendam ada motif ketakutan, alasan pemecatan saya juga karena partai tidak jalan. Lalu kemana fungsi seorang ketua? Harus dipertanyakan kemampuannya. Jangan kemudian sekretaris dipersalahkan, orang yang mau berbicara benar disalahkan. Selama 5 minggu kami selalu hadir di sekretariat DPW tapi Jabir tidak pernah datang, mudah-mudahan informasi ini menjadi dasar DPP untuk bagaimana mengambil keputusan.

Langkah yang anda tempuh setelah dipecat secara sepihak?

Kami akan menempuh penyelesaian melalui jalur Arbitrase sesuai mekanisme penyelesaian sengketa di internal partai, kami akan segera laporkan secepatnya kepada dewan penasehat partai.

Tidak lewat upaya hukum?

Kami tidak menempuh jalur hukum karena kami sangat menghormati mekanisme penyelesaian sengketa melalui aturan partai. Majelis Pertimbangan Partai (MPP) kami harap bisa memberikan pertimbangan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang keliru.

Apa yang ingin anda imbau pada kader PAN?

Saya mengimbau kepada seluruh kader partai, karena PAN lahir dari era reformasi yang ingin membuat perubahan maka saya harap semangat kader partai untuk membuat perubahan dan berpihak pada kebenaran. Jangan pernah takut terhadap system politik intimidasi, katakana sesuatu yang benar walupun itu pahit. [KB]