Mataram– Kisruh yang terjadi di tubuh partai Golkar tampaknya tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Plt. ketua DPD I partai Golkar NTB, H.M. Tohri menegaskan DPD I telah melayangkan surat peringatan pada DPD II partai Golkar Lombok Tengah sebagai pihak yang wilayahnya digunakan untuk kegiatan deklarasi beberapa waktu lalu.
Surat peringatan yang dilayangkan tanggal 6 Mei lalu itu sebagai tindak lanjut dari deklarasi Loteng. “Kami sudah kirim surat peringatan kepada DPD II Loteng yang wilayahnya sebagai tempat kegiatan deklarasi sekaligus juga kepada DPD II Mataram yang menjadi inisiator kegiatan tersebut. Surat peringatan itu juga sudah ditembuskan ke DPP” tandas Tohri saat di konfirmasi wartawan, Jumat (9/5) kemarin.
Dijelaskan, jika ada hal yang menyimpang dari AD/ART partai, dan itu juga dinilai merugikan partai, pihaknya tidak segan memberikan teguran bahkan peringatan. Terkait deklarsi Loteng Tohri mengaku sangat berhati-hati dalam mengambil sikap dan kebijakan, sehingga siapa yang benar-benar sebagai pioner, itu yang diberi peringatan, karena itu untuk Loteng DPD I sudah memberikan surat peringatan karena itu sebagai pihak yang wilayahnya digunakan untuk deklarasi itu, dan surat peringatan juga diberikan pada inisiator dari kegiatan itu jelasnya panjang lebar.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPD I partai Golkar NTB, H. Suhaili Fadli Thohir menambahkan surat peringatan tersebut merupakan salah satu pelajaran agar kegiatan serupa tidak dilakukan lagi. Pertemuan Loteng itu jelas-jelas melawan keputusan DPD melalui suatu pertemuan yakni rapat tim Pilkada yang berlangsung di kabupaten. “DPD I memberikan peringatan bahwa ini keliru dan melanggar AD/ART, dan itu termasuk surat peringatan keras” tandas Suhaili. Lebih jauh dikatakannya sikap menentang seperti yang dilakukan ketua DPD II Loteng misalnya, tidak saja berhadapan dengan pribadi H. L. Serinata tapi dengan institusi partai yang sudah membesarkannya. “Bahkan ada indikasi yang hadir pada kegiatan deklarasi itu tidak tahu agenda acara. Mereka baru tahu setelah ada kegiatan deklarasi, karenanya beberapa yang ikut hadir menyatakan mencabut pernyataan yang sudah ditandatanganinya di Praya itu” ungkap ketua DPRD NTB ini [KB]
DIarsipkan di bawah: Tak Berkategori
