Mataram— Demonstrasi memang diperolehkan tapi harus melihat pula kepantingan orang lain, sebab persis didepan gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB berdiri sekolah dasar (SD) 5 Mataram. Sedikit agak kontras ketika seorang guru berteriak-teriak untuk mengurus calon perseorangan untuk diakomodir dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) NTB. Itulah yang dilakukan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, L. M. Syubeki, dengan menggunakan alat pengeras suara, dia berteriak-teriak mencaci maki anggota KPUD NTB, sebab KPUD tidak mengakomodir calon perseorangan (independent).
Mungkin saja kalau demonstrasi itu dilakukan di gedung DPRD atau kantor Gubernur NTB dianggap wajar. Sebab letak gedung itu tidak berdekatan dengan pusat pendidikan atau sekolah. Tapi kalau digedung KPUD NTB cukup kontras karena persis didepannya ada bangunan sekolah dasar 5 Mataram. Hal ini sangat jelas mengganggu kegiatan belajar mengajar apalagi sebanyak 57 orang siswa SD percontohan akan melaksanakan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) pada 13-15 Mei ini. Tentu perlu persiapan matang karena UASBN baru kali pertama diberlakukan untuk tingkat SD.
Bahkan pada aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan massa, Sabtu (10/5) akhir pekan lalu itu tidak hanya teriakan massa dan orator saja, tapi diiringi alat musik yang jelas mengganggu siswa dalam belajar. Karena mengganggu, siswa yang tengah belajar berhamburan keluar kelas untuk melihat aksi demonstrai di lantai 2 gedung SD 5 Mataram. Lalu apa yang dikatakan ketua PGRI melihat hal itu? Syubeki yang dikonfirmasi wartawan usai melakuka orasi justru meminta pada siswa SD untuk tidak melihat aksi demonstrasi ini dari sisi negative saja. Tapi harus dilihat dari sisi positifnya juga. Sisi positif itu kata Syubeki, bahwa ada kepentingan yang lebih besar, memperjuangkan kepentingan daerah, ini namanya demokrasi, kan disekolah juga diajarkan UUD 1945 bahkan disakralkan, kalau pilih pemimpin salah kan yang menanggung akibatnya kita semua, termasuk para siswa kilahnya.
Dia bahkan mengatakan siswa SD yang menonton aksinya itu cukup senang karena mereka bisa belajar demokrasi secara langsung, “jadi kurang tepat jika dikatakan kegiatan ini mengganggu” tandas Syubeki. Ditanya apakah ucapannya yang mencaci maki anggota KPUD mengingat dirinya adalah seorang guru? Syubki justru menjawab dengan peribahasa, kata dia batu itu keras karena itu harus dipotong dengan menggunakan gerinda besi, memang bisa dengan air tapi lama, pribahasa itu diibaratkan anggota KPUD NTB yang dinilai keras kepala tidak menaati peraturan perundang-undangan. “Sulit untuk mencari padanan kata pada anggota KPUD NTB” katanya.
Sayangnya pendapat Syubki dipatahkan kepala SD 5 Mataram Hj. Suparni Spd pada wartawan ketika dijumpai diruang kerjanya, Sabtu lalu, Suparni justru mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan persis didepan sekolah yang dipimpinnya itu cukup mengganggu, “kita mau berbuat apa, keadaan kita seperti ini” ujarnya. Dia meminta parat kepolisian untuk tidak memberikan izin, sebab sebentar lagi 57 siswa kelas 6 akan melaksanakan UASBN. Dan ujian susulan seminggu kemudian. Kalau bisa, saat ujian tidak ada demo karena itu sangat mengganggu, sebab tidak mungkin siswa yang akan ujian dipindahkan kesekolah lain, tukasnya.
Pada aksi demonstrasi Sabtu lalu, Suparni bahkan tidak mengizinkan para siswa untuk pulang sebelum aksi berakhir. Pintu gerbang satu-satunya di SD 5 Mataram ditutup rapat-rapat dan dijaga satpam, “saya khawatir dengan anak-anak” katanya. Selain menggangu proses belajar mengajar Suparni juga mengatakan bahwa pelajaran demokrasi secara langsung pada siswa SD belum saatnya. Sebelumnya walikota Mataram H. Moh. Ruslan mengatakan pemerintah kota (pemkot) Mataram akan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan KPUD NTB. Kalau bisa demonstrasi dilakukan setelah jam sekolah usai atau tidak menggunakan alat perngeras suara, dan lokasinya tidak tepat didepan SD 5 Mataram, memilih tempat lain disamping gedung KPUD NTB, jelasnya. [KB]
DIarsipkan di bawah: Tak Berkategori
