Loteng— Program kunjungan kerja atau dinas luar daerah para pejabat Lombok Tengah ke kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan dipertanyakan sejumlah kalangan. Pasalnya kepergian bupati Loteng, ketua DPRD Loteng dan sejumlah pejabat teras lainnya, akhirnya berpengaruh pada penunudaan sejumlah agenda kegiatan yang ada di Loteng. Misalnya sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda penyampaian pandangan Fraksi DPRD Loteng terhadap LKPJ bupati, yang sedianya dilaksanakan pada Kamis (22/5) lalu.
“Kami akhirnya mempertanyakan Urgensi para pejabat itu keluar daerah. Mana yang lebih penting urusan luar atau di daerah ini sendiri?” Kata ketua Suaka, Samsul Rijal SH, Jumat kemarin pada wartawan, Rijal juga menyoroti kepergian para pejabat itu yang rata-rata membawa istri mereka. Menurutnya hal itu akan sangat berpengaruh pada besarnya anggaran yang digunakan, sehingga perlu dijelaskan ke public untuk pertanggungjawabanya. “Ingat anggaran rakyat bukan digunakan untuk rekreasi, melainkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat , jangan sampai kesannya bahwa pejabat daerah ini hobi melancong. Itu merupakan image yang sangat buruk, atau sekalian saja jadi turis, jangan jadi pejabat” tegas Rijal.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Loteng, Drs. M. Paitang mengaku kecewa dan mempertanyakan Urgensi kepergian para pejabat tersebut ke luar daerah. Padahal saat ini agenda di daerah, termasuk di dewan sangat padat,seperti sidang paripurna dewan yang sangat mendesak dan harus segera diselesaikan, katanya.[KB]
DIarsipkan di bawah: Instansi & Pemerintahan
Tentunya setiap agenda kegiatan para pejabat telah disusun dengan baik sebelumnya karena menyangkut penggunaan dana daerah, termasuk kunjungan kerja keluar daerah,tentunya tdk termasuk agenda kegiatan dadakan. Jadi kalo sampe terjadi molornya agenda karena kegiatan yg memang termasuk agenda yang direncanakan tentunya yang jadi pertanyaan gimana perencanaan kegiatan para petinggi birokrasi tersebut. Saya masih percaya bahwa kunjungan tersebut bukan keinginan pribadi para pejabat tersebut, dan kalaupun istri-istri mereka ikut tidakkah kita percaya jika penghasilan mereka cukup? Mari kita berbaik sangka saja…mudah2an para pejabat di kabupaten ini dimudahkan dalam pembangunan daerah ini.
kalo bisa seh rencana kunjungan keluar daerah paling tidak mesti ada penjelasan dari bupati dan DPRD melalui media kepada masayrakat sehinga masyarakat tidak berburuk sangka kepda pemerintah daerah, masalahya yg dipakai khan uang rakyat kalo mau pake uang sendiri nga masalah silahkan saja ngapain juga rakyat berburuk sangka, rakyat khan perlu diberi pengertian biar sama2 ngerti alias sama2 faham, bukanya begitu yg kita inginkan…
Saya setuju dengan saudara Fahrun, mudah2an opini2 di forum ini terbaca atau sampai kepada para pejabat. Salut sdr.Fahrun