Tim Penyelesaian Kasus Eks LTDC Kesulitan Data

Loteng— Setelah mendapat teguran dari Bupati Loteng H.L.Wiratmaja karena dinilai lamban dalam bekerja, beberapa waktu yang lalu tim penyelesaian kasus Eks LTDC menyatakan akan bekerja lebih giat lagi dan optimis bisa menyelesaikan semua tugas mereka sebelum jatuh tempo yang diberikan oleh PT. EMAAR Properties yakni pada awal bulan September 2008. Karena kalau tidak bisa diselesaikan sesuai dengan batas waktu tersebut dipastikan pembangunan atau pengembangan yan akan dilakukan oleh PT. EMAAR Properties juga akan tertunda

Namun lucunya ke-optimisan tim tersebut tanpa diikuti dengan kesiapan yang memadai hal tersebut terbukti dengan pengakuan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Loteng drh. H. Abdul Samad yang juga merupakan ketua tim penyelesaian kasus Eks LTDC yang menyatakan kalau saat ini tim yang dipimpinnya mengalami kesulitan dalam hal pendataan.

Kendati demikian Abdul Samad menyatakan tim akan terus bekerja keras untuk melakukan pendataan secara rinci dan tepat, sedangkan data lahan yang bermasalah pihaknya telah meminta kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN). “kami sangat berharap BPN memberikan data lahan-lahan yang bermasalah” harapnya.

Data dari BPN sangat diharapkan dapat membantu BPN termasuk dalam tim pembebasan lahan LTDC dahulu, dan tentunya diharapkan BPN masih mempunyai arsip atau data lahan-lahan tersebut. “setelah melakukan pendataan secara keseluruhan nantinya baru kita melangkah ke tahap selanjutnya yakni melakukan kalkulasi berapa dana yang dibutuhkan” tambahnya.

Namun tampaknya dengan melihat masih banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan oleh tim tersebut sementara waktu deadline yang diberikan tinggal satu buan saja, banyak masyarakat yang pesimis tim tersebut mampu menyelesaikan tugasnya. [Le]

 

 

2 Tanggapan

  1. Bagaimana nggak kesulitan mendata, wong KEPALA DINAS PARIWISATAnya nggak ngerti PARIWISTA.

    Right Man on the Wrong Place.

  2. Memang, kepala dinas pariwisata adalah the right man on theh wrong place, tapi dalam hal ini kita harus fair untuk tidak membebankan kesalahan ini kepada beliau. Pihak yang memiliki akses lebih tinggi dalam hal data pertanahan tentunya adalah BPN. Tapi kalau adem ayem gitu, mana bisa dinas pariwisata bekerja sendiri. Kekurangan utama pak dokter H adalah ketidakmampuannya mengkoordinir dan memobilisasi pihak-pihak kunci terkait dalam penyelesaian tugas ini. Seorang ketua memang mutlak memiliki kemampuan manajemen dan koordinasi, bukan hanya hal-hal teknis. Tapi lebih parah lagi kalau seorang ketua/kepala sama seklai tidak memahami hal-hal teknis tentang tugasnya. Gitu dah, kayak rusa masuk kampung, serba bingung dan linglung…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: