Opini & Artikel

KEMANA ORANG-ORANG BERSIH ?

Terkenal ungkapan yang mengatakan bahwa berita bagus tidak akan laku dan malah berita buruk yang akan menjalar secepat angin. Ternyata itu tak sekedar ungkapan, karena setiap hari saya lihat di media massa anekdot-anekdot korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di setiap jenjang masyarakat, baik di sektor publik (pemerintahan) maupun di sektor swasta.

Mengapa bisa begini? Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk memahami apa yang kita lakukan, bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain, bagaimana kita mempersepsikan atau secara individu memahami apa yang baik dan apa yang salah, kita harus menengok kembali perkembangan intelektual dan fisik kita. Umumnya, harapan, pendapat, asumsi dan tanggapan kita sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, budaya masyarakat kita dan tuntutan peran yang diharapkan masyarakat kepada kita sebagai individu di dalamnya. Oleh karena hal tersebut, meskipun bukan yang semata-mata, kebanyakan dari kita adalah siapa dan apa yang dibentuk oleh lingkungan kita. Dan semakin sering kita bersinggungan dengan kejadian-kejadian di sekitar, mengikuti pelatihan-pelatihan profesi yang pengalamannya dapat merubah norma-norma kultural dan organisasional kita, maka semuanya itu akan bedampak pada persepsi kita dan tertanam dalam memori kita, yang kemudian menjadi kondisi yang dapat diterima atau ‘normal’.

Sebagai orang yang berlatar belakang sosiologi dan antropologi dengan minat pada psikologi, saya mengikuti dengan seksama fenomena KKN di negeri ini, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana saya tinggal. Yang sedang saya kaji adalah apa yang disebut dalam bidang psikologi sebagai Teori Pengharapan dalam studi perilaku. Dengan kata lain, ada kecenderungan orang untuk mempersepsi sesuatu sesuai dengan harapan mereka. Dalam konteks tulisan ini, saya tidak akan menganggap suatu hal sebagai korupsi karena hal tersebut telah diterima sebagai bagian dalam norma perilaku masyarakat, oleh saya dan orang lain di sekitar saya.

Baru-baru ini saya menemukan contoh bagus atas sesuatu hal yang dianggap telah dapat diterima oleh masyarakat. Teman saya menyumbangkan buku-bukunya ke sebuah sekolah di kota ini. Tanpa bertele-tele, sumbangan tersebut disambut dengan terima kasih luar biasa dari para guru yang mengajar di sana. Namun, belakangan diketahui bahwa para guru tersebut mengambil keuntungan dengan menjual buku-buku sumbangan tersebut ke anak-anak murid mereka. Banyak hal yang tergambarkan dari contoh kecil ini, namun menurut saya hanya satu yang penting untuk menjadi fokus. Contoh kasus ini menunjukkan bahwa orang-orang ini seharusnya baik dalam tingkat pendidikan dan dalam strata sosial, dan berprofesi sebagai jantung dari kepentingan pendidikan bangsa di masa depan. Jika demikian, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa mencari keuntungan, meskipun kecil, dengan mengorbankan yang lainnya, adalah hal yang benar?

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), KH Zulkifli Muhadli, SH MM, menjadi panutan bagi masyarakat KSB dan, orang akan percaya, bahwa ia menjadi contoh dalam standar administratif, etika dan perilaku, sebagaimana Pasal 28 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “kepala daerah dilarang mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, keluarganya, kroninya, kelompoknya atau afiliasi politiknya.” Malahan, Zulkifli berangkat ke Jerman memenuhi undangan pemerintah Jerman sebagai contoh panutan dalam pemerintahan di tingkat kabupaten. Anda akan berpikir bahwa seseorang dengan kredibilitas dan pengakuan internasional seperti itu sangat memiliki pengaruh atas orang-orang yang mengangapnya sebagai panutan dalam etika dan perilaku yang baik.

Mengapa para guru kita menganggap tindakan yang tadi disebutkan sebagai perilaku yang dapat diterima? Saya telah baca berbagai artikel tentang Bupati Zulkifli Mahadli di media massa tahun ini. Ada banyak tuduhan korupsi terhadapnya dan, yang saya cenderung percaya, penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi NTB atas dirinya. Ada peribahasa mengatakan, “tidak akan ada asap jika tak ada api” dan ada serangkaian tuduhan terhadap Bupati Zulkifli. Di antara berbagai tuduhan tersebut adalah penyuapan, penyimpangan, dan penyebab kerugian pada negara. Satu kasus yang diungkap portal berita unggulan detik.com menyatakan bahwa Bupati Zulkifli harus mengembalikan Rp 10 triliun ke PT Bumi Resources (perusahaan di bawah Bakrie Group) terkait kasus batalnya divestasi Newmont.

Yang paling mengagetkan adalah tuduhan yang terkait dengan Dana Alokasi Desa untuk tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 7,5 triliun. Saya memang tidak tahu terlalu banyak bagaimana cara kerja alokasi dana tersebut, namun diketahui bahwa beliau mendekati para warga desa untuk menyimpan uang mereka di perusahaannya, Jasa Keuangan Syariah, dan melakukan kecurangan dengan tidak membayarkan bagi hasil yang sesuai. Poin utama di sini adalah kepercayaan – tidak ada bank atau ATM di setiap sudut jalan di KSB dan masyarakat menitipkan uangnya berdasarkan pada kepercayaan perseptif dan integritas prinsipnya – yang dalam hal ini adalah Bupati Zulkifli.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di NTB, GEMAS, juga telah melakukan presentasi ke KPK dan Kejaksaan Tinggi NTB perihal dugaan korupsi yang terjadi selama lebih dari tiga tahun. LSM ini menyorot korupsi yang mencengangkan sebesar Rp 38 miliar, yang kebanyakan adalah, namun tidak terbatas pada, pemrosesan material bekas tambang Newmont di Batu Hijau. Uang hasil pemrosesan ‘barang bekas’ tersebut tampaknya dibagi secara merata antara Newmont dengan pemerintah KSB. Ada yang mengadukan bahwa Bupati tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening penerimaan anggaran daerah, namun ke sebuah rekening terpisah yang hanya beliau yang dapat mengambilnya, dengan dalih uang tersebut adalah ‘penerimaan dari sektor lain’. Bagaimana dahulu beliau bisa menyumbang Rp 2 miliar ke klub sepakbola KSB sewaktu menjabat sebagai ketuanya? Apakah dari kantong pribadinya? Dalam kasus serupa di sebagian besar negara lain, seorang pejabat setingkat Bupati pasti telah diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan keuangan yang akurat.

Dengan demikian, sekarang, apakah jadi mengherankan jika korupsi menjadi penyakit sosial yang menyebar dan diterima sebagai hal yang normal di masyarakat? Selama orang-orang seperti Bupati Zulkifli tetap menduduki jabatan dan menjadikan dirinya sebagai panutan warga yang baik bagi masyarakat (KSB), para PNS dan juga masyarakat tidak akan menjadi ragu untuk mengambil sedikit dari apapun untuk mereka sendiri dengan segala cara. Anda tidak perlu heran lagi jika membaca di media massa bahwa penyakit sosial ini menyebar begitu luas di Indonesia.

Indra Wahyudi

Pengamat Sosial

Sekarang Tinggal Di Mataram

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: